Benyamin Mangkudilaga, SH Ikon Integritas Seorang Hakim Karir

Namanya muncul ke permukaan ketika sebagai hakim di sidang PTUN Jakarta, memenangkan gugatan majalah Tempo yang dibredel pemerintah ORDE BARU, terhadap menteri penerangan Harmoko. Ia patut disebut Ikon Integritas seorang Hakim Karir di negeri ini.

Sebelum menjabat hakim agung, pria kelahiran Garut 30 September 1937 ini, aktif sebagai anggota berbagai lembaga penting di Tanah Air. Antara lain, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Badan Arbitrase Nasional, Dewan Pers, dan Partnership to Support Governance Reform in Indonesia.

Benjamin menempuh pendidikan dasar dan menengahnya di SMP dan SMA Kanisius. Kendati ia seorang muslim, dia memilih sekolah Katolik itu, karena alasan bermutu dan berdisiplin tinggi.

Ia lahir dan dibesarkan dalam keluarga yang akrab dengan masalah hukum. Ayahnya,

H Mangkoedilaga adalah seorang jaksa. Lalu, ia pun meraih sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Walaupun semasa kecil, ia sempat bercita-cita menjadi tentara. Namun, cita-cita itu tak terwujud karena ia gagal masuk Akademi Militer Nasional (AMN) akibat matanya tidak bisa melihat jauh. Cita-cita jadi tentara sedikit terobati saat duduk di Fakultas Hukum UI, ia bergabung aktif dalam Resimen Mahasiswa. Bahkan ia sempat menjadi Komandan Batalion UI.

Suami dari Roosliana ini adalah hakim karier di PN dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Ia memulai karir tahun 1962-1967 sebagai Asisten Dosen FH UI. Kemudian menjadi Hakim PN Rangkas Bitung (1967-1974), Hakim PN Denpasar (1974-1979), Hakim PN Jakarta Utara (1979-1982). Lalu diangkat menjabat Wakil Ketua PN Bale Bandung Kab.Bandung (1982-1987), Ketua PN Cianjur (1987-1991), dan Ketua PTUN Surabaya (1991-1993). Setelah itu, ia dipercaya menjadi Hakim Tinggi PTTUN Medan (1996-1998) dan PTTUN Jakarta (1998-1999).

Saat menjadi Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, ayah dua putri, ini memenangkan gugatan majalah Tempo yang dibredel pemerintah Orde Baru, terhadap Menteri Penerangan Harmoko. Suatu keputusan yang dianggap berani pada masa itu, ketika campur tangan kekuasaan eksekutif masih sangat kuat terhadap yudikatif. Namanya pun melambung sebagai seorang hakim yang punya integritas diri menegakkan keadilan.

Bukan hanya putusan kasus TEMPO yang membuat integritas dan kredibilitasnya sebagai hakim

mencuat. Sebelumnya, ia juga telah memenangkan gugatan lima perusahaan future trading terhadap Menteri Perdagangan yang mencabut SIUP mereka. Juga menjatuhkan putusan hukuman mati terhadap terdakwa Lince, yang membunuh suaminya sendiri di Pengadilan Negeri Bandung, pada 1986. Serta putusan menolak gugatan petani Cimacan, Jawa Barat, yang lahannya dijadikan lapangan golf.

Penerima Suardi Tasrif SH Award (penghargaan bidang jurnalistik) ini mencantumkan sebuah rumah, sebuah tanah kosong seluas 330 meter persegi, tiga mobil, tabungan Rp 30 juta, dan deposito 12.000 dollar AS. Tanah kosong di Kecamatan Gandul, Cinere, Jakarta, disebutkan seluas 33 meter persegi. Tiga mobil adalah Feroza tahun 1995, dan dua buah sedan, masing-masing tahun 1990 dan tahun 1996.

Pada usianya yang bertambah lanjut, ia masih terlihat segar bugar. Maklum, mayoret drum band pertama di kampus UI, itu gemar berolahraga dan pernah menjadi anggota Tim PON (Pekan Olah Raga Nasional) Jakarta. Bahkan ia juga punya prestasi menjuarai lari 400 meter, 800 meter, dan 400 meter gawang

LPPNRI Hadir diBlitar Bukan Mencari-cari Kejelekkan Pemerintah

Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia (LPPNRI), hadir di Blitar bukan untuk mecari-cari kejelekkan Pemerintah. “Namun terlahir guna membantu pemerintah dalam mewujudkan gagasan penyelenggaraan Negara “GOOD GOVERNENCE), dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia”
Bagamana bentuknya dalam membantu Pemerintah ?
Artinya membantu pemerintah dan masyarakat dalam rangka melaksanakan pengamatan, peneli tian, penyelidikan dan pengawasan, melalui peran social control terhadap pelaksanaan proyek-proyek pemerintah baik pusat maupun daerah hingga pada lembaga / intansi badan usaha milik Negara dan swasta lainnya’

Kami menyadari bahwa syarat utama berhasilnya suatu perjuangan mencapai cita-cita Nasional RI itu adalah dengan membentuk serta bekerjanya tata penyelenggaraan Negara yang tertib, efektif dan efesien, dan mengabdi kepada kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara yang bersih, dari motif-motif, dorongan, keinginan serta praktek-praktek penyelenggaraan Negara yang justru merugikan masyarakat bangsa dan Negara, yang secara sadar atau tidak sadar telah dilakukan oleh lembaga-lembaga penyelenggara Negara itu sendiri serta para fungsionarisnya masing – masing, namun seringkali dalam prakteknya pengawasan yang telah terbentuk belumlah efektif seperti yang masyarakat harapkan selama ini .

Demi untuk menjaga tata penyelenggaraan Negara agar berlangsung dengan baik serta terus berkesinambungan, perlu adanya suatu lembaga di luar dari pada lembaga-lembaga penyelenggara, seperti misalnya “Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yang berfungsi sebagai alat control social, alat pemantau, pengawasan, serta mampu memberi dukungan dan saran/ masukan/ koreksi kepada lembaga-lembaga penyelenggara dalam menjalankan tugas dan pekerjaanya.

LPPNRI Kabupaten dan Kota Blitar yang terbentuk beberapa saat lalu yang pengukuhannya baru akan diadakan serentak se Jatim di Kota Blitar , sebenarnya telah bekerja sebagai mana fungsinya ya’ni melakukan control social pada penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kab / Kota Blitar meskipun baru berjalan 10 – 15 % nya saja karena terbentur jumlah personil maupun keuangan organisasi yang masih minim.

Sejauh ini LPPNRI, telah menerima beberapa keluhan /aduan serta laporan dari masyarakat terkait adanya dugaan. Tindak pidana korupsi (TPK), yang menyangkut penyimpangan dalam proses pelaksanaan kegiatan proyek pengadaan barang/ jasa dan jasa kontruksi. Yang bersumber dari anggaran baik DAU, APBD,APBN, pada proyek tingkat II Kabupaten serta proyek-proyek Tingkat I Jatim yang sedang berjalan di wilayah kabupaten dan Kota Blitar.

Kami saat ini sedang lakukan penelitian, kajian dan penyelidikan serta analisa, guna dibuat kesimpulan. Dan apabila dugaan tersebut benar adanya sesuai laporan masyarakat , maka LPPNRI akan merekomendasikan kasus ini ke pihak yang berkompeten. untuk diambil tindakan secara hukum oleh aparat penegak hukum yang berwenang atas individu yang melakukan penyimpangan tersebut. (A2N)

LPPNRI KABUPATEN & KOTA BLITAR

TENTANG LPPNRI

LPPNRI atau Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia adalah sebuah Lembaga independen yang didirikan pada 1 Januari 2000. Misi utama LPPNRI adalah bersama-sama komponen masyarakat lain mendorong terciptanya Indonesia yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. LPPNRI juga mendorong lembaga-lembaga penyelenggara negara untuk memberikan pelayanan publik yang terbaik.

SIAP MENGAWAL PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH
&
BERWIBAWA